DUA JALAN AHOK

DUA JALAN AHOK

PILIHAN yang bakal diambil Basuki Tjahaja Purnama dalam Pilkada 2017 akan menggambarkan siapa sesungguhnya Gubernur DKI Jakarta itu. Menghadapi pemilihan kepala daerah tahun depan, yang akan memastikan kelanjutan posisinya sebagai gubernur, Ahok harus mengambil keputusan: menjadi calon independen dengan dukungan hampir satu juta kartu tanda penduduk atau menjadi calon partai. Saat ini, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melalui ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri, telah membuka pintu kepada sang inkumben. Dengan 28 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, PDI Perjuangan tak perlu berkoalisi dengan partai lain untuk mengusung calon.

Setelah dua tahun lalu meninggalkan Gerindra partai yang mengantarkannya menjadi wakil gubernur mendampingi Joko Widodo Ahok tak ”berinduk semang”. Keputusan hengkang dari partai itu dipuji banyak orang. Ketika itu, Gerindra mendukung rencana pemilihan kepala daerah lewat DPRD, bukan pemilihan langsung seperti yang sekarang berlangsung. Ahok menilai rencana itu memasung aspirasi publik. Muak kepada partai, banyak orang melihat Ahok sebagai harapan. Apalagi Ahok tak sekadar meninggalkan partai, tapi juga melawan DPRD kumpulan partai politik di lembaga legislatif yang ia nilai korup. Ahok membongkar permainan anggaran di DKI Jakarta. Hubungannya dengan legislatif memanas. Sejumlah lembaga survei menyebutkan popularitas Ahok justru melonjak akibat gebrakan ini. Rencana majunya Ahok dari jalur independen disambut sukacita. Kalangan nonpartai mendukungnya. Sebagian mendirikan Teman Ahok, kelompok relawan yang mengumpulkan tanda tangan sebagai syarat pencalonan.

Website : kota-bunga.net

Hanya dalam waktu tiga bulan, mereka mendapatkan hampir satu juta KTP lebih banyak dari syarat Komisi Pemilihan Umum dan melampaui perolehan suara partaipartai kecuali PDIP dalam pemilu legislatif di DKI Jakarta. Adapun politikus partai: mencibir. Dibenarkan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, penggunaan jalur independen merupakan koreksi atas aturan sebelumnya yang memberi monopoli tunggal kepada partai untuk menyorongkan calon. Prinsip dasar perubahan itu: dalam pemilihan umum, mereka yang tak berpartai memiliki hak konstitusional yang sama dengan yang berpartai. Apalagi partai lewat sistem perwakilan tak lagi dianggap bisa merepresentasikan suara publik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *